KENDALA DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT PADA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (Suatu studi Pengalihan Kredit di Bank Tabungan Negara)
Categorie(s):
TESIS
Author(s):
Hamdan Azhar Siregar
Tahun:
2002
Nama Penulis:
Hamdan Azhar Siregar
Item Type:
Karya ilmiah mahasiswa (tesis, skripsi, KTI, laporan PKL)
Timbulnya hubungan hukum antara bank dengan nasabah akibat adanya perjanjian
yang dibuat para pihak. Perjanjian tersebut berbentuk baku, artinya perjanjian itu
dibuat tanpa melalui negoisasi, dengan kata lain bahwa pe{anjian tersebut
ditentukan oleh pihak bank, sehingga posisi tawar pihak debitur... (selengkapnya)
yang dibuat para pihak. Perjanjian tersebut berbentuk baku, artinya perjanjian itu
dibuat tanpa melalui negoisasi, dengan kata lain bahwa pe{anjian tersebut
ditentukan oleh pihak bank, sehingga posisi tawar pihak debitur... (selengkapnya)
DESKRIPSI
Timbulnya hubungan hukum antara bank dengan nasabah akibat adanya perjanjian
yang dibuat para pihak. Perjanjian tersebut berbentuk baku, artinya perjanjian itu
dibuat tanpa melalui negoisasi, dengan kata lain bahwa pe{anjian tersebut
ditentukan oleh pihak bank, sehingga posisi tawar pihak debitur sangat lemah.
Kendala yang dihadapi masyarakat terhadap perjanjian baku tersebut, adalah tidak
seimbangnya kedudukan para pihak, sehingga klausul-klausul dalam perjanjian itu
ada yang memberatkan masyarakat, dan isi perjanjian itu sangat sulit dan rumit
untuk dipahami dan dicermati oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, hal ini
akibat tingkat pendidikan dan budaya hukum dalam masyarakat tidak memberikan
pemahaman tentang pentingnya arti sebuah perjanjian, padahal sesuai dengan pasal
1320 KuHPerdata salah satu syarat syahnya suatu perjanjian adanya kesepakatan
para pihak. Kesepakatan ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan yang
dibubuhkan dalam peqanjian tersebut. Sehingga apapun resiko hukum yang
ditimbulkan akibat perlanjian tersebut harus siap menanggung resikonya. Dalam
pelaksanaan pemberian kredit bank selalu menempuh prinsip kekati-hatian, hal ini
untuk mencegah timbulnya kredit macet. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan
keyakinan tersebut, bank selalu melakukan analisis dengan prinsip 5C yaitu
charakter, capacity, capital colleteral dan condotion of ecenomy. Sedangkan metode
penelitian dalam penulisan tesis ini, yaitu penelitian yuridis normatif yang mengacu
pada norma-no{ma hukum yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan
yang berlaku khususnya bidang perbankan. Di samping itu juga dilakukan penelitian
pustakaan (bidang hukum dan lainnya). Jaminan yang diberikan oleh masyarakat
kepada pihak Bank Tabungan Negara dalam penerimaan kredit adalah rumah yang
dikreditkan oleh pihak Bank Tabungan Negara.
yang dibuat para pihak. Perjanjian tersebut berbentuk baku, artinya perjanjian itu
dibuat tanpa melalui negoisasi, dengan kata lain bahwa pe{anjian tersebut
ditentukan oleh pihak bank, sehingga posisi tawar pihak debitur sangat lemah.
Kendala yang dihadapi masyarakat terhadap perjanjian baku tersebut, adalah tidak
seimbangnya kedudukan para pihak, sehingga klausul-klausul dalam perjanjian itu
ada yang memberatkan masyarakat, dan isi perjanjian itu sangat sulit dan rumit
untuk dipahami dan dicermati oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, hal ini
akibat tingkat pendidikan dan budaya hukum dalam masyarakat tidak memberikan
pemahaman tentang pentingnya arti sebuah perjanjian, padahal sesuai dengan pasal
1320 KuHPerdata salah satu syarat syahnya suatu perjanjian adanya kesepakatan
para pihak. Kesepakatan ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan yang
dibubuhkan dalam peqanjian tersebut. Sehingga apapun resiko hukum yang
ditimbulkan akibat perlanjian tersebut harus siap menanggung resikonya. Dalam
pelaksanaan pemberian kredit bank selalu menempuh prinsip kekati-hatian, hal ini
untuk mencegah timbulnya kredit macet. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan
keyakinan tersebut, bank selalu melakukan analisis dengan prinsip 5C yaitu
charakter, capacity, capital colleteral dan condotion of ecenomy. Sedangkan metode
penelitian dalam penulisan tesis ini, yaitu penelitian yuridis normatif yang mengacu
pada norma-no{ma hukum yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan
yang berlaku khususnya bidang perbankan. Di samping itu juga dilakukan penelitian
pustakaan (bidang hukum dan lainnya). Jaminan yang diberikan oleh masyarakat
kepada pihak Bank Tabungan Negara dalam penerimaan kredit adalah rumah yang
dikreditkan oleh pihak Bank Tabungan Negara.