Search Repository Universitas Islam Jakarta

Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Augustus 1945,
membuka jalan bagi bangsa Indonesia untuk menyusun tatanan perekonomian sesuai dengan
cita-cita dan kepribadian bangsa Indonesia. Konsep dasar tatanan perekonomian Indonesia
seperti yang diatur oleh Pasal 33 UUD1945, merupakan penjelmaan jiwa dan semangat
kebangsaan yang ingin mempunyai sistim dan tatatanan perekonomian yang sesuai dengan
karakter dan ke Indonsiaan. Penjelmaan jiwa kemerdekaan itulah yang mendasari UUD1945
mencantumkan Pasal 33 bahwa koperasi adalah bangun usaha atau tata ekonomi usaha
bersama berdasarkan atas azas-azas kekeluargaan. Keberadaan sistim perekonomian Indonesia
dalam kostitusi Republik Indonesia, menandakan bahwa bangsa Indonesia dibangun atas dasar
kekeluargaan. Ketentuan diulang dengan tegas dalam Pasal 3 UU No.12 Tahun 1967 tentang
Perkopersian pada saat itu. Dalam tatanan ekonomi usaha bersama yang berazaskan
kekeluargaan, kita lebih mementingkan manusia atau peran serta orang-seorang daripada
peranan modal. Dalam setiap usaha, modal memang penting, tetapi manusia lebih penting lagi
kedudukannya.

Since the proclamation of the independence of the Republic of Indonesia on August 17, 1945,
paving the way for the Indonesian people to develop an economic order in accordance with the
ideals and personality of the Indonesian nation. The basic concept of Indonesia's economic order
as regulated by Article 33 of the 1945 Constitution, is the embodiment of the soul and spirit of
nationalism who wants to have a system and economic order that is in accordance with the
character and identity of Indonesia. It is the incarnation of the spirit of independence that underlies
the 1945 Constitution which includes Article 33 that cooperatives are a business establishment or
an economic system of joint ventures based on kinship principles. The existence of the Indonesian
economic system in the constitution of the Republic of Indonesia, indicates that the Indonesian
nation is built on the basis of kinship. The provisions were explicitly repeated in Article 3 of Law
No. 12 of 1967 concerning Cooperatives at that time. In the economic order of joint ventures based
on kinship, we are more concerned with humans or the participation of individuals than the role of
capital. In every business, capital is important, but human position is even more important.