PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA MENUJU KESEJAHTERAAN RAKYAT
Author(s):
Abustan , Otom Mustomi,Bambang Sukamto
Tahun:
2018
Item Type:
Proceeding
Keyword(s):
dana desa, transparansi, kesejahteraan rakyat
Semenjak pelaksanaan Otonomi Daerah diletakkan pada daerah Kabupaten dan Daerah
Kota, maka penyelenggaraannya senantiasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspekaspek demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Perinsif dan filosofis otonomi daerah bukanlah
identik dengan pembagian kekuasaan (distribution... (selengkapnya)
Kota, maka penyelenggaraannya senantiasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspekaspek demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Perinsif dan filosofis otonomi daerah bukanlah
identik dengan pembagian kekuasaan (distribution... (selengkapnya)
DESKRIPSI
Semenjak pelaksanaan Otonomi Daerah diletakkan pada daerah Kabupaten dan Daerah
Kota, maka penyelenggaraannya senantiasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspekaspek demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Perinsif dan filosofis otonomi daerah bukanlah
identik dengan pembagian kekuasaan (distribution of power) tetapi bagaimana
meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan daerah dalam rangka percepatan
kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan daerah haruslah lebih memotivasi
dan mendorong warga masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Bahkan
warga desa wajib memahami dan mengetahui pengelolaan keuangan desa termasuk dalam
hal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, sebagaimana
tertera dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebab hanya dengan
cara "transparansi pengelolaan dana desa" maka pembangunan desa bisa berjalan efektif
dan maksimal. Apalagi berbagai fakta menunjukkan, tingkat korupsi anggaran desa semakin
memprihatinkan. Jadi, tak dapat disangkal dan dipungkiri bahwa besarnya bantuan dana
yang mengalir ke kas desa dan APBDesa, justru kini menjadi potensi terbesar terjadinya
korupsi di lingkungan pemerintah desa. Untuk itu, sekali lagi, transparansi pengelolaan dana
desa menjadi faktor kunci menuju kesejahteraan rakyat
Kota, maka penyelenggaraannya senantiasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspekaspek demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Perinsif dan filosofis otonomi daerah bukanlah
identik dengan pembagian kekuasaan (distribution of power) tetapi bagaimana
meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan daerah dalam rangka percepatan
kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan daerah haruslah lebih memotivasi
dan mendorong warga masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Bahkan
warga desa wajib memahami dan mengetahui pengelolaan keuangan desa termasuk dalam
hal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, sebagaimana
tertera dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebab hanya dengan
cara "transparansi pengelolaan dana desa" maka pembangunan desa bisa berjalan efektif
dan maksimal. Apalagi berbagai fakta menunjukkan, tingkat korupsi anggaran desa semakin
memprihatinkan. Jadi, tak dapat disangkal dan dipungkiri bahwa besarnya bantuan dana
yang mengalir ke kas desa dan APBDesa, justru kini menjadi potensi terbesar terjadinya
korupsi di lingkungan pemerintah desa. Untuk itu, sekali lagi, transparansi pengelolaan dana
desa menjadi faktor kunci menuju kesejahteraan rakyat